Usulan Pengurangan BPIH 2024 Jangan Sampai Turunkan Kualitas Layanan Haji

23-11-2023 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR John Kennedy Azis saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Panja BPIH Komisi VIII DPR dengan Dirjen PHU, Kaban BPKH, dan Dirut Garuda di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Foto: Geraldi/nr

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR John Kennedy Azis mengingatkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan dengan cermat komponen biaya pemberangkatan haji tahun 2024. Pasalnya, dirinya tidak ingin komponen vital dalam biaya tersebut dikurangi atau bahkan ditiadakan.

 

Walaupun ia mendukung mengenai usulan pengurangan BPIH 2024 yang sebelumnya sebesar Rp105.095.032 menjadi Rp93.570.096, akan tetapi hal tersebut tidak boleh menurunkan kualitas layanan utama yang diberikan kepada para jemaah haji. Sebab itu, dirinya mendorong kebijaksanaan Kemenag untuk menyisir kembali penyesuaian komponen biaya haji 2024.

 

Salah satu layanan jemaah haji yang tidak boleh berkurang adalah terkait komponen makanan pada saat di Armuzna. Sebab, komponen katering ini jadi acuan untuk menentukan suksesnya pelaksanaan haji 2024

“Di balik (pengurangan biaya haji 2024) ini, yang tidak kalah pentingnya menjadi acuan kita, adalah pelayanan haji. Berkaca kepada pelaksanaan haji tahun 2023, banyak hal yang harus kita perbaiki, dari hulu sampai ke hilir. Kami ingatkan jangan mengurangi pelayanan haji,” tutur John.

 

Salah satu komponen yang politisi Fraksi Golkar itu usulkan agar tidak dikurangi adalah komponen makanan sekaligus layanan pada saat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Baginya, komponen ini menjadi acuan yang menentukan suksesnya pelaksanaan Haji 2024.

 

“Kalau kita menghitung persentase, dibandingkan dengan biaya perjalanan ibadah haji 2023 sebesar Rp90.050.000, kini tahun 2024 diusulkan menjadi Rp93.570.096. Ini kan sudah mengalami kenaikan sebesar 3 juta 520 ribu rupiah atau sekitar 4 persen. Menurut kami sudah sangat cukup bisa memberikan layanan prima pada haji mendatang,” tandasnya. (ts,mag/rdn)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Koordinasi Program Sekolah Rakyat dengan Kementerian Terkait
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah tengah merancang konsep Sekolah Rakyat sebagai solusi untuk menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari...
Komisi VIII Raker dengan Mensos, Bahas Efisiensi Anggaran dan Program Kerja
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan...
Komisi VIII Apresiasi Terbentuknya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi...
Maman Dorong BNPB Tingkatkan Sinergi dengan Publik dan Swasta
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman, menyoroti dampak signifikan dari efisiensi anggaran terhadap penanganan bencana di Indonesia....